Jurang Pemisah Politik dan Administrasi

Administrasi Publik (Inggris:Public Administration) atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan administrasi bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal- hal yang berkaitan dengan publik dan masyarakat yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara, serta organisasi.

Lokus ilmu administrasi publik

lokus adalah tempat ataau lokasi yang menggambarkan di mana ilmu pengetahuan tersebut berada. Dalam hal ini lokus dari ilmu administrasi publik adalah: kepentingan publik (public interest) dan urusan publik (public affair).

focus ilmu administrasi publik

Fokus adalah apa yang menjadi pembahasan penting dalam memepelajari ilmu administrasi publik. yang menjadi fokus dari ilmu administrasi publik adalah teori organisasi dan ilmu manajemen.

Dwiyanto (2007) menyebutkan setidaknya ada empat faktor yang menjadi sebab semakin menurunnya dominasi peran negara, yaitu:

1. Dinamika ekonomi, politik dan budaya yang membuat kemampuan pemerintah semakin terbatas untuk dapat memenuhi semua tuntutan masyarakat;
2. Globalisasi yang membutuhkan daya saing yang tinggi di berbagai sektor menuntut makin dikuranginya peran negara melalui debirokratisasi dan deregulasi;
3. Tuntutan demokratisasi mendorong semakin banyak munculnya organisasi kemasyarakatan yang menuntut untuk dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan dan implementasinya;
4. munculnya fenomena hybrid organization yang merupakan perpaduan antara pemerintah dan bisnis.

Berbagai fenomena tersebut menimbulkan gugatan di antara para mahasiswa maupun ilmuwan Ilmu Administrasi Negara: Apakah masih relevan menjadikan pemerintah sebagai lokus studi Ilmu Administrasi Negara?

Paradigma administrasi merupakan suatu teori dasar atau ontologi administrasi dengan cara pandang yang relatif fundamental dari nilai-nilai kebenaran, konsep, dan metodologi serta pendekatan-pendekatan yang dipergunakan. Perubahan paradigma disebabkan oleh perkembangan pemikiran para ilmuwan administrasi atas bantahan-bantahan karena keraguan kebenaran yang dikandungnya itu telah mengalami pergeseran makna.

Dikotomi Politik / Administrasi (1900-1926)

Paradigma ini muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap trikotomi dalam trias politika, dan kemudian menggantinya dengan dwi fungsi yaitu politik dan administrasi. 

Politik (Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisis sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset) sebagai penetapan kebijaksanaan, sedangkan administrasi sebagai pelaksanaan kebijakan.

Fokus  paradigma dikotomi administrasi publik adalah pemisahan urusan politik dari urusan administrasi dalam fungsi pokok pemerintah, dimana substansi ilmu politik hanya meliputi masalah-masalah politik , pemerintahan , dan kebijakan. Substansi administrasi publik pada masalah-masalah organisasi, kepegawaian, dan penyusunan anggaran dalam sistem birokrasi pemerintah. Paradigma dikotomi politik-administrsi uga mengindikasikan pentingnya manaemen untuk menyumbangkan analisis ilmiahnya kepada ilmu administrsi publik, perlunya administrasi publik menaadi bebas nilai, dan bahwa misi ilmu administrasi ekonomis dan efisiensi.

Locus politik meliputi badan-badan legislatif dan yudikatif dengan tugas pokok membuat kebijakan-kebijakan atau melahirkan keinginan-keinginan negara, sementara locus administrasi pada badan eksekutif tugasnya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebiakan-kebiakan tersebut (Goodnow, 1900 :10-11).

Para ilmuwan dan cendikiawan yang dapat digolongkan dalam paradigma ini adalah , Woodrow Wilson, Leonard White,Frank Goodnow,dan Dwight Waldo.

Dari buku yang diterbitkan oleh Leonard D. White mencerminkan kepercayaan masyarakat yang menjadi ciri dan karakter pokok  pada bidang administrasi negara, yaitu Politik tidak tercampur dengan Administrasi, manajemen dapat menjadi bidang studi tersendiri, administrasi  negara  dapat menjadi ilmu yang bebas nilai. Periode ini memiliki misi administrasi yaitu ekonomi dan efisiensi.

Hasil paradigma I memperkuat pemikiran dikotomi politik / administrasi  yang berbeda, dengan menghubungkannya dengan dikotomi nilai / fakta yang berhubungan. Sehingga segala sesuatu yang diteliti dengan cermat oleh para ahli administrasi negara dalam lembaga eksekutif akan  memberi warna dan legitimasi keilmiahan dan kefaktualan administrasi negara, sedangkan studi pembuatan kebijakan publik menjadi kajian para ahli ilmu politik

Sumber : Drs. Awang Anwaruddin,M.ed. “Pasang Surut Paradigma Administrasi Publik”, Dwiyanto

Rahimoke’s Blog “Pengertian dan Perkembangan Paradigma Ilmu Administrasi”

jazzirayfryanda18 “Dikotomi Administrasi”