Dalam sambutan pembukaan sebuah rapat koordinasi kepala daerah se propinsi, seorang gubernur menyatakan kepada yang berhadir bahwa, andaikan masih ada seorang pegawai negeri sipil yang tidak mendukung setiap kebijakan dari pemerintah pusat khususnya mengenai kebijakan kenaikan harga BBM, bergabunglah dengan LSM diluar sana yang berkoar-koar menentang kebijakan tersebut.
Ironi memang. Pernyataan tersebut dapat diartikan sebagai tekanan terhadap aparatur didalamnya. Kebijakan pemerintah hendaknya memberikan dukungan kepada aparat implementatornya, namun kebijakan hendaknya mampu memberikan jawaban atas berbagai permasalahan yang mendera rakyatnya.
Secara filosofi dan tujuan dari sebuah negara yang dituntut untuk mampu menjamin kesejahteraan bagi rakyatnya, masih menjadi mimpi dan angan semata bagi Indonesia. Folosofi ini hanya menjadi bagian dari tugas kuliah dari mahasiswa sosial semester awal.
Terkait dengan kenaikan harga BBM per tanggal 18/11 2014, terus menuai kritik. Kritik yang tak berkesudahan dan hanya sedikit dari orang pintar dan bijak di negeri ini yang mau berbicara. Berkoar sekeras apapun tak akan berarti banyak, sebab setiap kata dan gerak gerak tubuh tidak dibarengi dengan cemeti kekuasaan ditangan layaknya sang Presiden saat ini.
Banyak yang berharap lebih dari kepemimpinan presiden yang baru saat ini. Harapan besar yang menggantung dari pengalaman beliau yang sangat merasakan berbagai kebijakan pemerintah pusat selama ini. Kepedulian dan jiwa sosial pada masyarakat tumbuh mekar dihati beliau.
Namun, walau bagaimanapun. Kebijakan sebuah negara dalam berbagai tindakan tentunya mengandung prinsip keadilan didalamnya. Tapi bagaimana caranya kita menilai bahwa kebijakan kali ini adil bagi rakyat Indonesia. Sepertinya negara telah menyamaratakan kelas masyarakat terhadap pola dan kebutuhan Bahan Bakar Minyak. Seolah rakyat Indonesia berpenghasilan sama.
Kenaikan harga BBM sebagai dampak dari pengurangan subsidi dengan mengalihkannya kepada yang lain, sangat tampak negara Indonesia membebankan biaya negara ini kepada masyarakat. Sepertinya negara menjamin subsidi yang dialihkan tersebut dapat dinikmati secara pahit oleh masyarakat bawah. Beginilah adil yang dipakai konseptor negara ini.
Prinsip Keadilan tidak serta merta menyamakan kelas masyarakat. Harusnya pemerintah mampu berpikir lebih bijak lagi. Kebutuhan akan bbm bagi rakyat indonesia sungguh beragam. Jangkauan terhadap kenaikan harga bbm akan berdampak terhadap kemampuan masyarakat dalam membelinya. Kenaikan BBM bukan hanya persoalan uang 2000, namun dampaknya terhadap daya beli dan kenaikan harga kebutuhan lainnya yang pasti terjadi.
Pada kelompok masyarakat menengah keatas tentu dengan kenaikan 2000 rupiah tidak akan mempengaruhi banyak. namun berbeda halnya masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah. Kenaikan harga bbm akan menurunkan jumlah pembelian bbm mereka.
Mereka tidak akan mampu lagi membeli bbm dengan jumlah yang sama ketika sebelum harga bbm dinaikan. penggunaan bbm pun akan turut mengurangi poduktifitas mereka secara kualitas dan kuantitas. Akan banyak mesin bajak, mesin perahu, gilingan padi, truk angkutan barang, pabrik tahu yang menurun produktifitasnya.
Bagaimana jaminan negara atas kenaikan harga bbm dengan imbasnya terhadap kenaikan harga barang. Rakyat akan sangat mengeluhkan. dapat dipastikan seluruh komoditi barang dan jasa akan mengalami kenaikan harga. Akankah ini tergantikan dengan kartu-kartu ajaib sang presiden. Tentu tidak.
